Selasa, 14 Agustus 2012

Kegiatan Belajar 4 : Sistem Pemerintahan

 
Semester 1
Kegiatan Belajar 4

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Standar Kompetensi
·        2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar
·        2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai Negara

Indikator
·        2.1.1. Mendeskripsikan pengertian sistem pemerintahan
·        2.1.2. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan presidensial dan Parlementer di berbagai Negara
·        2.1.3. Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
·        2.1.4. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer

A. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
1.     Menjelaskan pengertian system pemerintahan.
2.     Menganalisa Negara yang menggunakan system pemerintahan parlementer dan presidensial.
3.     Menyebutkan kelebihan dan kelemahan  sistem pemerintahan Presidensial dan system Parlementer.
4.     Membedakan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer.

B. Materi Pokok
1.     Pengertian sistem pemerintahan
2.     Sistem pemerintahan  Presidensial dan Parlementer di berbagai Negara
3.     Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Prersidensial dan Parlementer.
4.     Ciri-ciri sistem pemerintahan  Presidensial dan Parlementer.

C. Uraian Materi Pokok
v Pengertian Sistem Pemerintahan
Dalam hal ini sistem berarti susunan yang teratur  dari pandangan, teori, atau asas tentang pemerintahan Negara.  Sedangkan pemerintahan berarti proses kegiatan memerintah meliputi membuat, menegakkan hukum dalam suatu Negara, yang dilakukan oleh legislative, eksekutif, dan  yudikatif.
Jadi Sistem Pemerintahan, adalah susunan yang teratur dari berbagai kegiatan atau hubungan-hubungan kerja antara lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara.

v Sistem pemerintahan  Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara

1)    Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
A. Amerika Serikat
          Amerika serikat terdiri dari 50 negara bagian bebrbentuk federal. Kekuasaan Legislatif pada parlemen yang disebut Kongres.  Kongres tediri dari 2 kamar yaitu Senat dan badan Perwakilan ( the house of refresentatives).  Senat dipilih di setiap Negara bagian, setiap Negara bagian mempunyai 2 orang wakil di senat, berarti jumlah senator adalah 100 orang.  Masa jabatan senat 6 tahun dan tiap 2 tahun anggotanya diperbaharui sebanyak 2/3.  Sedang badan perwakilan atau the house of refresentatives adalah merupakan perwakilan dari rakyat Amerika serikat dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. Kekuasaan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung (supreme Court) dan bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif. Menganut sistem dwipartai yaitu Demokrat dan Republik. Sistem pemilu menganut sistem distrik atau perwilayah Negara bagian. Tiap Negara bagian dipimpin oleh gubernur dan senat daerah  dan badan perwakilan daerah.

B. Pakistan
          Kekuasaan eksekutif di tangan presiden yag beragama islam bersama menteri-menterinya. Menteri pembantu presiden tidak boleh merangkap sebagai anggota legislative. Presiden berwenang membubarkan badan legislative, namun presiden harus mengundurkan diri dalam jangka waktu 4 bulan dan mengadakan pemilu. Presiden dapat dipecat oleh badan legislative apabila melanggar UU.

2)    Negara dengan Sistem Pemerintahan Parlementer
A. Inggris
          Inggris adalah Negara kesatuan ( Unitary State ) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Kepala Negara dipegang oleh raja atau ratu bersifat simbolis dan tidak bisa diganggu gugat. Kekuasaan eksekutif ditangan perdana menteri, memiliki tugas:

1)    Memimpin kabinet yang anggotanya dipilih sendiri.
2)    Membimbing majelis rendah (house of commons).
3)    Menjadi penghubung dengan raja.
4)    Memimpin partai mayoritas.
               Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan atau parlemen segera meletakkan jabatan.  Perdana Menteri dapat mengadakan pemilihan umum sewaktu-waktu, apabila terjadi mosi tak percaya kepada kinerja kabinet.  Sistem  dua partai besar, yaitu partai konservatif dan partai Buruh.  Parlemen adalah bikameral ( sistem dua kamar ) terdiri dari House of Commons (Majelis rendah) dan House of  Lords (Majelis Tinggi).  Majelis rendah adalah badan Perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dari partai politik, sedangkan majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan secara turun temurun.

B. Prancis
          Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sebagai kepala Negara dengan masa jabatan 7 tahun. Bila terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislative, presiden boleh membubarkan legislative. Presiden dapat menyetujui atau tidak terhadap UU yang telah disetujui legislative. Presiden diberikan wewenag untuk bertindak pada masa darurat untuk menyelesaikan krisis.
Catatan : Prancis tidak menerapkan sitem pemerintahan parlementer murni, hanya pemisahan jabatan antara kepala Negara dengan kepala pemerintahan.

C. India
          Kekuasaan eksekutif  terdiri dari presiden sebagai kepala Negara dan menteri-menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih oleh badan legislative untuk masa jabatan 5 tahun. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat, serta pembatasan-pembatasan kegiatan politik dan kegiatan media massa agar tidak mengganggu kegiatan pembangunan.

v Kelebihan  dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
A. Sistem Presidensial, adalah keseluruhan hubungan kerja antar lembaga negara dalam kekuasan negara, dimana presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintahan negara.
1.     Kelebihannya :
A.   Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.
B.   Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.
C.   Penyususnan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.
D.   Legislatif bukan tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh merangkap anggota  eksekutif. Karena tidak boleh rangkap jabatan.
E.    Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.
                 2.  Kelemahannya :
A.   Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
B.   Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
C.   Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, tidak tegas dan waktu lama.

B. Sistem Parlementer, adalah sistem pemerintahan dimana parlemen atau badan legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan
                1. Kelebihannya :
A.   Pembuatan kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat anatar legislatif dengan eksekutif.
B.   Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
      2. Kekurangannya :
A.   Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen, sehingga  sewaktu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
B.   Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilu dapat menguasai parlemen.
C.   Parlemen tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif.  Sebab anggota parlemen merangkap menteri atau kabinet.
D.   Parlemen bersifat dominan, sebab merupakan lembaga legislatif tertinggi, memiliki kekuasaan membuat UU, merivisi UU, mencabut UU, menentukan suatu UU itu konstitusional atau tidak.
v Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
A. Ciri-ciri sistem Presidensial :
1.     Kekuasaan eksekutif pada presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
2.     Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.  Menteri bertanggung jawab pada presiden.
3.     Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau DPR
4.     Kekuasaan Legislatif pada parlemen atau DPR sebagai lembaga perwakilan.
5.     Para menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen atau DPR.
6.     Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden.
7.     Peran Legislatif atau Parlemen dengan Eksekutif dibuat seimbang melaui sistem check and balances.
    B. Ciri-ciri sistem Parlementer :
1.     Raja, ratu, presiden, kaisar adalah sebagai kepala Negara dan tidak memiliki kekuasaan pemerintahan hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan Negara.
2.     Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3.     Badan legislative adalah parlemen yang anggotanya dipilih langsung rakyat melalui pemilu.
4.     Eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada legislative atau parlemen.
5.     Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala Negara menganggap kabinet adalah pihak yang benar dan kepala Negara membubarkan parlemen.  Maka kabinet melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran parlemen.
6.     Bila sistem dua partai maka yang menyusun kabinet adalah partai pemenang pemilu, sedangkan bila menagnut sistem banyak partai maka yang menyusun kabinet adalah formatur kabinet secara koalisi.
7.     Masa jabatan menteri atau kabinet tergantung kepercayaan parlemen.  Bila terjadi mosi tak percaya dari parlemen maka cabinet harus mengundurkan diri dari jabatannya.

D. Glosarium
Sistem                  : metode, cara yang teratur untuk melakukan      sesuatu.
Eksekutif              : lembaga pelaksana dari UU yaitu pemerintah (presiden).
Legislatif              : lembaga pembuat UU, MPR, DPR, DPD
Yudikatif              : Lembaga pengawas pelaksanaan UU, yaitu MA, MK,KY
Federasi/Federal   : perserikatan, gabungan beberapa Negara bagian.
Parlementer          : Kekuasaan pemerintahan di tangan Perdana Menteri.
Presidensial          : kekuasaan pemeribtahan di tangan Presiden.
Check and balances       : kontrol dan keseimbangan antara lembaga Negara.
Parlemen              : Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat.
Kongres                : tempat rapat.
Bikameral             : siatem dua kamar (DPR dan DPD).
The House of Refresentatives    : DPR sebagai wakil seluruh rakyat.
Senat                    : parlemen , perwakilan rakyat sejenis MPR.
Senator                 : Anggota senat di AS, wakil rakyat dari Negara bagian.
Dwi partai            : dua partai dalam satu Negara.
Democrat              : penganut paham demokrasi.
Republic               : bentuk Negara yang biasanya dipimpin oleh presiden.
Supreme Court     : Mahkamah Agung.
Unitary satate       : Negara kesatuan.
United Kingdom   : Negara terdiri dari beberapa bagian di bawah satu ratu,raja
House of Commons : anggota parlemen inggris dari unsur rakyat (dipilih)
House of Lords     : anggota parlemen inggris keturunan  bangsawan.
Kabinet                : dewan menteri
Mutlak                 : tidak boleh tidak.
Konstitusional      : berdasarkan UUD.
Symbol                 : lambang
Formatur              : majelis formatir atau pembentuk, pengurus atau panitia.
Koalisi                  : kombinasi antar dua partai atau lebih dengan
  tujuan sama.
Mosi                     : reaksi, usul, kebulatan pendapat dalam rapat
                                dipersidangan parlemen.
Mosi tak percaya : kebulatan pendapat bahwa parlemn tidak lagi percaya
  terhadap kiberja satu menteri atau banyak menteri
  dalam  parlemen.

E.  Rangkuman
1.     Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legiskatif, eksekutif dan yudikatif dalam suatu Negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Negara, sedangkan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif bersama jajarannya seperti para menteri dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
2.     Sistem pemerintahan didunia terbagi menjadi pemerintahan presidensial dan parlementer yang mengacu pada Inggris dan Amerika serikat. Atau variasi dari kedua sistem pemerintahan di atas, contoh Prancis.
3.     Sistem pemerintahahn  Parlmenter tumbuh dan berkembang dari praktik ketatanegaraan inggris, hasil perubahan selama berabad-abad atas peran dan kekuasaan raja, parlemen, dan kabinet di Inggris.  Kebanyakan negara-negara bekas jajahan inggris umumnya menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
4.     Sistem pemerintahan presidensial dikembangkan oleh para pembentuk konstitusi Amerika serikat dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan antara legislative, eksekutif dan yudikatif.  Presiden  memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ia sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.  Dalam hubungan antar lembaga Negara dianut sistem check and balances.
5.     Pada sitem presidensial ciri yang menonjol adalah dikepalai oleh seorang presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR maka antara DPR dengan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan.
6.     Sistem pemeritahan parlementer, cenderung tidak stabil apabila menganut banyak partai, tapi bila menganut dua partai seperti Inggris cenderung stabil.  Ciri yang menonjol dalam sistem perlementer adalah dominasi dari parlemen, sehingga antara parlemen dengan kabinet dapat saling menjatuhkan melalui mosi tak percaya. Kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri dan kepala negaranya di tangan presiden atau raja.

Suka Dengan Artikel Ini ?

0 komentar "Kegiatan Belajar 4 : Sistem Pemerintahan", Baca atau Masukkan Komentar

Poskan Komentar

 
 
Copyright © 2013. Modul PKn MA dan SMA - All Rights Reserved
Design by Luhur Muhammad Fatah | Powered By Blogger.com